A.PENGERTIAN
Standar adalah persyaratan minimal yang ditetapkan oleh
suatu lembaga. Standar ini akan berfungsi sebagai acuan dasar yang bersifat nasional bagi semua pihak yang berkepentingan, dalam tiga hal, yaitu
(1) perencanaan dan perancangan sarana dan prasarana;
(2) pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
(3) pengawasan ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana
a)Sarana Pendidikan
segala macam peralatan yang dipakai guru untuk membantunya memudahkan melakukan kegiatan mengajar
b)Prasarana Pendidikan
segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pendidkan
B.KOMPONEN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
Standar sarana dan prasarana ini mencakup:
1. Kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah,
2. Kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah
a)Sarana Pendidikan
I.Alat pelajaran
Alat yang digunakan untuk memaparkan bahan mata pelajaran, agar kegiatan belajar mengajar terlihat nyata. Contoh : papan tulis.
II.Alat peraga
Segala peralatan yang digunakan untuk mengambarkan objek yang ingin dijelaskan.
III.Media pendidikan
segala sesuatu yang berisikan pesan yang berupa materi pelajaran dari pihak pemberi materi pelajaran kepada pihak yang diberi pelajaran.
b)Prasarana Pendidikan
Prasarana minimal yang harus dimiliki SD/MI adalah :
a. Ruang kelas
b. Perpustakaan
c. Laboratorium IPA
d. Ruang pimpinan
e. Tempat ibadah
f. UKS
g. Toilet
h. Gudang
i. Ruang sirkulasi
j. Tempat olahraga
Prasarana minimal yang harus dimiliki SMP/MTs
a. Ruang kelas
b. Perpustakaan
c. Laboratorium IPA
d. Ruang pimpinan
e. Ruang guru
f. Ruang tata usaha
g. Tempat ibadah
h. Ruang BK
i. Ruang organisasi kesiswaan
j. Toilet
k. Gudang
l. Ruang sirkulasi
m. Tempat berolahraga
Prasarana minimal yang harus dimiliki SMA/MA
a. Ruang kelas
b. Perpustakaan
c. Laboratorium biologi
d. Laboratorium fisika
e. Laboratorium kimia
f. Laboratorium komputer
g. Laboratorium bahasa
h. Ruang pimpinan
i. Ruang guru
j. Ruang tata usaha
k. Tempat ibadah
l. Ruang BK
m. UKS
n. Ruang organisasi kesiswaan
o. Toilet
p. Gudang
q. Ruang sirkulasi
r. Tempat olahraga
C.TUJUAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
1. Mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar ,yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin.
2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran
D.HUBUNGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DENGAN PROGRAM PENGAJARAN
Jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan di sekolah mempunyai pengaruh besar terhadap proses belajar mengajar. Persediaan yang kurang dan tidak memadai akan menghambat proses belajar mengajar , demikian pula administrasinya yang jelek akan mengurangi kegunaan alat-alat dan perlengkapan tersebut, sekalipun peralatan dan perlengkapan pengajaran itu keadaannya istimewa. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah penyediaan sarana di sekolah di sesuaikan dengan kebutuhan anak didik serta kegunaan hasilnya di masa mendatang.
E.UNSUR-UNSUR YANG DILIBATKAN DALAM PENGELOLAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
1. Kepala sekolah,
2. Wakil Kepala Sekolah,
3. Guru,
4. Kepala Tata Usaha
5. Bendahara, serta BP3 atau Komite Sekolah.
F.SUMBER ANGGARAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
Pendanaan untuk pengadaan, pemeliharaan, penghapusan, dan lain-lain dibebankan dari APBN/APBD, dan bantuan dari BP3 atau Komite Sekolah. Adapun perencanaan anggaran dilaksanakan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
About Me
- moshi-moshi AyuNilaSari
- Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
- aku tuh org na rame...apa lagi kalau ketemu org yg bawel...aku suka sesuatu yg berbau anime....suka lagu rock...suka jg yg pop rock...
Blog Archive
-
▼
2010
(10)
-
▼
Mei
(9)
- AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
- STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
- STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
- PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK
- BIMBINGAN DAN KONSELING
- PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM KEPENDIDIKAN
- PERANAN GURU DALAM PEMBELAJARAN
- UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN
- UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
-
▼
Mei
(9)
Mengenai Saya
- moshi-moshi AyuNilaSari
- aku tuh org na rame...apa lagi kalau ketemu org yg bawel...aku suka sesuatu yg berbau anime....suka lagu rock...suka jg yg pop rock...
Pengikut
Arsip Blog
-
▼
2010
(10)
-
▼
Mei
(9)
- AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
- STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
- STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
- PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK
- BIMBINGAN DAN KONSELING
- PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM KEPENDIDIKAN
- PERANAN GURU DALAM PEMBELAJARAN
- UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN
- UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
-
▼
Mei
(9)
Halaman
Sabtu, 29 Mei 2010
PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK
A. Profesi Pendidik
1. Definisi Profesi dan Profesi Pendidik
•Profesi merupakan suatu kemampuan atau keahlian dalam melakukan sesuatu bidang tertentu. Yang didalamnya, seseorang harus memiliki persyaratan tertentu untuk melakukan sesuatu.
2. Hakekat Profesi Guru
guru adalah orang dewasa yg scr sadar bertanggungjawab dlm mendidik, mengajar, dan membimbing siswa.
Prinsip guru :
1)Harus dapat membangkitkan minat siswa pada meteri pelajaran, serta dapat menggunakan berbagai media dan sumber belajar
2)Guru harus dapat membangkitkan minat siswa utk aktif berpikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan
3)Guru harus dapat membuat urutan dalam pembelajaran dan memahami perkembangan siswa
4)Guru harus selalu melaksanakan kegiatan apersepsi
5)Diharapkan guru dapat menjelaskan secara gamblang tentang materi pelajaran
6)Guru wajib memperhatikan dan memikirkan korelasi antara mapel dan /atau praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari
7)Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar siswa
8)Guru harus mengembangkan sikap siswa dalam membina hubungan sosial
9)Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan siswa secara individual
3.Syarat Profesi Keguruan/Kependidik
oJabatan yang melibatkan intelektual
Mengajar merupakan suatu kegiatan yang didominasikan pada kegiatan yang bersifat intelektual
oJabatan yang menggeluti bidang keahlian khusus
Semua jabatan mempunyai keahlian tertentu pada ilmu pengetahuan yang dapat membedakan antara orang awam dengan seseorang yang dianggap telah ahli.
oJabatan yang memerlukan pelatihan yang lama
Seseorang yang ingin menjadi guru, harus melakukan persiapan pelatihan yang lama agar seorang guru siap melayani kebutuhan pendidikan.
oJabatan yang memerluakan pelatihan mengenai jabatan yang berkesinambungan
Setiap guru dapat melakukan kegiatan pelatiahan profesional untuk meningkatkan tingkat profesionalnya.
oJabatan yang menjanjikan karier dan keanggotaan yang tetap
oJabatan yang memerlukan bakunya sendiri
Karena jabatan guru menyangkut hajat orang banyak, maka baku untuk jabatan guru ini sering tidak diciptakan oleh anggota profesi sendiri, terutama di Negara kita. Baku jabatan guru masih sangat banyak di atur oleh pihak pemerintah atau pihak lain yang menggunakan jasa guru seperti yayasan pendiidikan.
oJabatan yang mementingkan pelayanan dibandingkan keuntungan pribadi
Jabatan mengajar adalah jabatan yang mempunyai nilai social yang tinggi. Sehingga seharus nya guru lebih mementingkan kebutuhan pendidikan orang banyak.
oJabatan yang memiliki organoisasai yang kuat serta terjalin rapat.
Semua profesi yang dikenal mempunyai organisasi professional yang kuat untuk dapat mewadahi tujuan bersama dan melindungi anggotanya.
Contoh : PGRI, ISPI. MGMP
4.Perkembangan Profesi Keguruan
Jaman dulu, guru dianggap orang yang serba tahu, merupakan jabatan yang paling tinggi dan merupakan panutan setiap orang.
Pada tahun 1852 pemerintah Hindia belanda mengangkat lima macam guru, yakni :
a)Guru Lulusan sekolah guru yang dianggap sebagai guru penuh
b)Guru yang bukan lulusan sekolah guru, tetapi ada ujian yang diadakan untuk menjadi guru
c)Guru bantu yakni guru yang lulus ujian guru bantu
d)Guru yang dimagangkan kepada guru senior yang merupakan calon guru
e)Guru yang berbakat yang berasal dari keluarga yang pernah mengecap pendidikan
5.Kode Etik Profesi Keguruan
Pengertian
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, pasal 28 Undang-Undang ini dengan jelas menyatakan bahwa “ Pegawai Negeri Sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan didalam dan diluar kedinasan.”
Tujuan kode etik
•Menjunjung tinggi martabat profesi
•Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya
•Meningkatkan pengabdian para anggota profesi
•Meningkatkan mutu profesi
•Meningkatkan mutu organisasi profesi
Sanksi pelanggaran kode etik
Sanksi terhadap pelanggaran kode etik harus dilaksanakan berdasarkan landasan moral. Contoh sanksi terberatnya adalah sanksi pidana dan perdata.
Kode etik guru Indonesia
Fungsi kode etik guru Indonesia adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas dan pengabdiannya sebagai guru.
1.Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa pancasila.
2Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran professional.
3.Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4.Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya untuk menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
5.Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitar untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
6.Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
7.Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetaikawana sosial.
8.Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana seperjuangan dan pengabdian
9.Guru melaksanakan segala kebijakasanaan pemerintah dalam bidang pendidikan
6.Organisasi Profesi Keguruan
•Tujuan profesi keguruan
mempertinggi kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan mereka.
•Jenis organisasi keguruan
oPersatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
oMusyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
oikatan serjana pendidikan indonesia (ISPI)
oIkatan Petugas Bimbingan Belajar (IPBI)
oHimpunan Serjana Administrasi Pendidikan Indonesia (HSPBI)
•Bentuk organisasi keguruan
Salah satu karakteristik dari sebuah pekerjaan profesional yaitu adanya suatu organisasi profesi yang menaungi para anggota dari profesi yang bersangkutan
•Peran organisasi profesi keguruan
PGRI mempunyai peranan strategi dalam reformasi pendidikan nasional kepada anggotanya PGRI berperan dan bertanggung jawab serta memperjuangkan dalam upaya mewujudkan serta melindungi hak-hak asasi dan martabat guru khususnya dalam aspek profesinya dan kesejahteraannya.
B.Tenaga Kependidikan
Menurut undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 dikatakan bahwa Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
•Wakil-wakil/kepala urusan
•Tata usaha
•Laboran
•Pustakawan
•Pelatih Eksul
•Petugas keamanan
1. Definisi Profesi dan Profesi Pendidik
•Profesi merupakan suatu kemampuan atau keahlian dalam melakukan sesuatu bidang tertentu. Yang didalamnya, seseorang harus memiliki persyaratan tertentu untuk melakukan sesuatu.
2. Hakekat Profesi Guru
guru adalah orang dewasa yg scr sadar bertanggungjawab dlm mendidik, mengajar, dan membimbing siswa.
Prinsip guru :
1)Harus dapat membangkitkan minat siswa pada meteri pelajaran, serta dapat menggunakan berbagai media dan sumber belajar
2)Guru harus dapat membangkitkan minat siswa utk aktif berpikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan
3)Guru harus dapat membuat urutan dalam pembelajaran dan memahami perkembangan siswa
4)Guru harus selalu melaksanakan kegiatan apersepsi
5)Diharapkan guru dapat menjelaskan secara gamblang tentang materi pelajaran
6)Guru wajib memperhatikan dan memikirkan korelasi antara mapel dan /atau praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari
7)Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar siswa
8)Guru harus mengembangkan sikap siswa dalam membina hubungan sosial
9)Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan siswa secara individual
3.Syarat Profesi Keguruan/Kependidik
oJabatan yang melibatkan intelektual
Mengajar merupakan suatu kegiatan yang didominasikan pada kegiatan yang bersifat intelektual
oJabatan yang menggeluti bidang keahlian khusus
Semua jabatan mempunyai keahlian tertentu pada ilmu pengetahuan yang dapat membedakan antara orang awam dengan seseorang yang dianggap telah ahli.
oJabatan yang memerlukan pelatihan yang lama
Seseorang yang ingin menjadi guru, harus melakukan persiapan pelatihan yang lama agar seorang guru siap melayani kebutuhan pendidikan.
oJabatan yang memerluakan pelatihan mengenai jabatan yang berkesinambungan
Setiap guru dapat melakukan kegiatan pelatiahan profesional untuk meningkatkan tingkat profesionalnya.
oJabatan yang menjanjikan karier dan keanggotaan yang tetap
oJabatan yang memerlukan bakunya sendiri
Karena jabatan guru menyangkut hajat orang banyak, maka baku untuk jabatan guru ini sering tidak diciptakan oleh anggota profesi sendiri, terutama di Negara kita. Baku jabatan guru masih sangat banyak di atur oleh pihak pemerintah atau pihak lain yang menggunakan jasa guru seperti yayasan pendiidikan.
oJabatan yang mementingkan pelayanan dibandingkan keuntungan pribadi
Jabatan mengajar adalah jabatan yang mempunyai nilai social yang tinggi. Sehingga seharus nya guru lebih mementingkan kebutuhan pendidikan orang banyak.
oJabatan yang memiliki organoisasai yang kuat serta terjalin rapat.
Semua profesi yang dikenal mempunyai organisasi professional yang kuat untuk dapat mewadahi tujuan bersama dan melindungi anggotanya.
Contoh : PGRI, ISPI. MGMP
4.Perkembangan Profesi Keguruan
Jaman dulu, guru dianggap orang yang serba tahu, merupakan jabatan yang paling tinggi dan merupakan panutan setiap orang.
Pada tahun 1852 pemerintah Hindia belanda mengangkat lima macam guru, yakni :
a)Guru Lulusan sekolah guru yang dianggap sebagai guru penuh
b)Guru yang bukan lulusan sekolah guru, tetapi ada ujian yang diadakan untuk menjadi guru
c)Guru bantu yakni guru yang lulus ujian guru bantu
d)Guru yang dimagangkan kepada guru senior yang merupakan calon guru
e)Guru yang berbakat yang berasal dari keluarga yang pernah mengecap pendidikan
5.Kode Etik Profesi Keguruan
Pengertian
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, pasal 28 Undang-Undang ini dengan jelas menyatakan bahwa “ Pegawai Negeri Sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan didalam dan diluar kedinasan.”
Tujuan kode etik
•Menjunjung tinggi martabat profesi
•Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya
•Meningkatkan pengabdian para anggota profesi
•Meningkatkan mutu profesi
•Meningkatkan mutu organisasi profesi
Sanksi pelanggaran kode etik
Sanksi terhadap pelanggaran kode etik harus dilaksanakan berdasarkan landasan moral. Contoh sanksi terberatnya adalah sanksi pidana dan perdata.
Kode etik guru Indonesia
Fungsi kode etik guru Indonesia adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas dan pengabdiannya sebagai guru.
1.Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa pancasila.
2Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran professional.
3.Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4.Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya untuk menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
5.Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitar untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
6.Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
7.Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetaikawana sosial.
8.Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana seperjuangan dan pengabdian
9.Guru melaksanakan segala kebijakasanaan pemerintah dalam bidang pendidikan
6.Organisasi Profesi Keguruan
•Tujuan profesi keguruan
mempertinggi kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan mereka.
•Jenis organisasi keguruan
oPersatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
oMusyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
oikatan serjana pendidikan indonesia (ISPI)
oIkatan Petugas Bimbingan Belajar (IPBI)
oHimpunan Serjana Administrasi Pendidikan Indonesia (HSPBI)
•Bentuk organisasi keguruan
Salah satu karakteristik dari sebuah pekerjaan profesional yaitu adanya suatu organisasi profesi yang menaungi para anggota dari profesi yang bersangkutan
•Peran organisasi profesi keguruan
PGRI mempunyai peranan strategi dalam reformasi pendidikan nasional kepada anggotanya PGRI berperan dan bertanggung jawab serta memperjuangkan dalam upaya mewujudkan serta melindungi hak-hak asasi dan martabat guru khususnya dalam aspek profesinya dan kesejahteraannya.
B.Tenaga Kependidikan
Menurut undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 dikatakan bahwa Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
•Wakil-wakil/kepala urusan
•Tata usaha
•Laboran
•Pustakawan
•Pelatih Eksul
•Petugas keamanan
Kamis, 13 Mei 2010
BIMBINGAN DAN KONSELING
Menurut :
1. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990.
“Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan”
2. Bimbingan pada prinsipnya adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungan berdasarkan norma-norma yang berlaku.
3. Winkel mendefinisikan konseling sebagai serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan dalam usaha membantu konseli secara tatap muka dengan tujuan agar konseli dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus
Hakikat dan Urgensi Bimbingan dan Konseling
Upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseli, agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya (menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral-spiritual)
Fungsi Bimbingan dan Konseling
• Fungsi Pemahaman
• Fungsi Preventif atau Pencegahan
• Fungsi Pengembangan
• Fungsi Penyembuhan
• Fungsi Penyaluran
• Fungsi Adaptasi
• Fungsi Penyesuaian
• Fungsi Perbaikan
• Fungsi Fasilitasi
• Fungsi Pemeliharaan
Prinsip-Prinsip
sasaran layanan
permasalahan individu
program layanan
tujuan dan pelaksanaan pelayanan
Asas-asas Bimbingan dan Konseling
Kerahasiaan
Kesukarelaan
Keterbukaan
Kekinian
Kemandirian
Kegiatan
Kedinamisan
Keterpaduan
Kenormatifan
Keahlian
Alih Tangan
Tutwuri Handayani
Bidang Bimbingan dan Konseling
a. Bidang Bimbingan Pribadi
b. Bidang Bimbingan Sosial
c. Bidang Bimbingan Belajar
d. Bidang Bimbingan Karier
Kegiatan Bimbingan dan Konseling
1) Kegiatan Pokok
• Layanan Orientasi
• Layanan Informasi
• Layanan Penempatan dan penyaluran
• Layanan pembelajaran
• Layanan Konseling Individual
• Layanan Bimbingan Kelompok
• Layanan Konseling Kelompok
2. Kegiatan Pendukung
• Himpunan Data
• Konferensi Kasus
• Kunjungan Rumah
• Alih tangan kasus
1. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990.
“Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan”
2. Bimbingan pada prinsipnya adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungan berdasarkan norma-norma yang berlaku.
3. Winkel mendefinisikan konseling sebagai serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan dalam usaha membantu konseli secara tatap muka dengan tujuan agar konseli dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus
Hakikat dan Urgensi Bimbingan dan Konseling
Upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseli, agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya (menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral-spiritual)
Fungsi Bimbingan dan Konseling
• Fungsi Pemahaman
• Fungsi Preventif atau Pencegahan
• Fungsi Pengembangan
• Fungsi Penyembuhan
• Fungsi Penyaluran
• Fungsi Adaptasi
• Fungsi Penyesuaian
• Fungsi Perbaikan
• Fungsi Fasilitasi
• Fungsi Pemeliharaan
Prinsip-Prinsip
sasaran layanan
permasalahan individu
program layanan
tujuan dan pelaksanaan pelayanan
Asas-asas Bimbingan dan Konseling
Kerahasiaan
Kesukarelaan
Keterbukaan
Kekinian
Kemandirian
Kegiatan
Kedinamisan
Keterpaduan
Kenormatifan
Keahlian
Alih Tangan
Tutwuri Handayani
Bidang Bimbingan dan Konseling
a. Bidang Bimbingan Pribadi
b. Bidang Bimbingan Sosial
c. Bidang Bimbingan Belajar
d. Bidang Bimbingan Karier
Kegiatan Bimbingan dan Konseling
1) Kegiatan Pokok
• Layanan Orientasi
• Layanan Informasi
• Layanan Penempatan dan penyaluran
• Layanan pembelajaran
• Layanan Konseling Individual
• Layanan Bimbingan Kelompok
• Layanan Konseling Kelompok
2. Kegiatan Pendukung
• Himpunan Data
• Konferensi Kasus
• Kunjungan Rumah
• Alih tangan kasus
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM KEPENDIDIKAN
Tujuan Pengembangan SDM
Agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran dengan standar kinerja yang telah ditetapkan
Kompetensi SDM Kependidikan
Kompetensi SDM kependidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 meliputi:
• kompetensi pedagogik,
Merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran
• kompetensi kepribadian,
Seorang pendidik harus memiliki kepribadian yang baik karena pendidik nantinya akan menjadi teladan bagi peserta didiknya.
• kompetensi sosial,
Merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat
• kompetensi profesional
Merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu,teknologi, dan/atau seni.
Strategi Pengembangan SDM Kependidikan, dibagi menjadi 2 yaitu:
A. Strategi melalui belajar
1. Peningkatan kualifikasi pendidikan
2. Pendidikan dan Pelatihan (diklat)
3. Kursus
4. In-house training (IHT)
5. Peningkatan Budaya Membaca
6. Aktif dalam Mail list
B. Strategi melalui kepemimpinan
1. Mengidentifikasi Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Melakukan pemetaan kapabilitas guru
3. Menganalisis kebutuhan Pendidikan dan memberikan pelatihan berbasis
4. Memperhatikan faktor-faktor yang saling terkait dalam membangun SDM Pendidikan profesional
Agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran dengan standar kinerja yang telah ditetapkan
Kompetensi SDM Kependidikan
Kompetensi SDM kependidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 meliputi:
• kompetensi pedagogik,
Merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran
• kompetensi kepribadian,
Seorang pendidik harus memiliki kepribadian yang baik karena pendidik nantinya akan menjadi teladan bagi peserta didiknya.
• kompetensi sosial,
Merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat
• kompetensi profesional
Merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu,teknologi, dan/atau seni.
Strategi Pengembangan SDM Kependidikan, dibagi menjadi 2 yaitu:
A. Strategi melalui belajar
1. Peningkatan kualifikasi pendidikan
2. Pendidikan dan Pelatihan (diklat)
3. Kursus
4. In-house training (IHT)
5. Peningkatan Budaya Membaca
6. Aktif dalam Mail list
B. Strategi melalui kepemimpinan
1. Mengidentifikasi Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Melakukan pemetaan kapabilitas guru
3. Menganalisis kebutuhan Pendidikan dan memberikan pelatihan berbasis
4. Memperhatikan faktor-faktor yang saling terkait dalam membangun SDM Pendidikan profesional
PERANAN GURU DALAM PEMBELAJARAN
Ada beberapa peranan guru dalam pembelajaran, sebagai berikut :
1. Guru sebagai Pendidik
Guru menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Guru harus memiliki standar kualitas tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin.
2. Guru sebagai pengajar
Sebagai pengajar guru harus memberikan penyampaian bahan ajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang berlaku.Hal yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam pembelajaran, yaitu : Membuat ilustrasi, Menganalisis, Merespon, Mendengarkan, Menciptakan kepercayaan, Memberikan pandangan yang bervariasi, Menyediakan media, Menyesuaikan metode pembelajaran.
3. Guru sebagai pembimbing
Sebagai pembimbing, guru harus melakukan hal sebagai berikut:
Mengumpulkan data siswa.
Mengamati tingkah laku siswa.
Mengenal para siswa
4. Guru sebagai penasehat
Guru dituntut untuk bertindak sebagai pelatih karena tanpa latihan tidak akan mampu menunjukkan penguasaan kompetensi dasar
5. Guru sebagai pelatih
Guru dituntut untuk bertindak sebagai pelatih karena tanpa latihan tidak akan mampu menunjukkan penguasaan kompetensi dasar
6. Guru sebagai pembaharu
Yaitu bertindak untuk menerjemahkan kebijakan dan pengalaman yang berharga akan materi bahan ajar kedalam istilah atau bahasa moderen yang akan diterima oleh peserta didik. Sebagai jembatan antara generasi tua dan genearasi muda.
7. Guru sebagai teladan
Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru : Sikap dasar, Bicara dan gaya bicara, Kebiasaan bekerja, Sikap melalui pengalaman dan kesalahan, Pakaian, Hubungan kemanusiaan, Proses berfikir, Perilaku neurotis, Selera, Keputusan, Kesehatan, Gaya hidup secara umum karena Perilaku guru sangat mempengaruhi peserta didik
8. Guru sebagai pribadi
Guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik.
9. Guru sebagai peneliti
Setiap seorang guru harus berusaha mencari apa yang belum diketahui untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas melalui suatu penelitian
10. Guru sebagai pendorong kreativitas
Guru senantiasa berusaha untuk menemukan cara yang lebih baik dalam melayani peserta didik sehingga peserta didik akan menilaianya bahwa ia memang kreatif
11. Guru sebagai pekerja rutin
Guru bekerja dengan keterampilan dan kebiasaan tertentu, serta kegiatan rutin yang diperlukan dan seringkali memberatkan.
12. Guru sebagai evaluator
Penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks, dalam penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, yang meliputi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut.
1. Guru sebagai Pendidik
Guru menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Guru harus memiliki standar kualitas tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin.
2. Guru sebagai pengajar
Sebagai pengajar guru harus memberikan penyampaian bahan ajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang berlaku.Hal yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam pembelajaran, yaitu : Membuat ilustrasi, Menganalisis, Merespon, Mendengarkan, Menciptakan kepercayaan, Memberikan pandangan yang bervariasi, Menyediakan media, Menyesuaikan metode pembelajaran.
3. Guru sebagai pembimbing
Sebagai pembimbing, guru harus melakukan hal sebagai berikut:
Mengumpulkan data siswa.
Mengamati tingkah laku siswa.
Mengenal para siswa
4. Guru sebagai penasehat
Guru dituntut untuk bertindak sebagai pelatih karena tanpa latihan tidak akan mampu menunjukkan penguasaan kompetensi dasar
5. Guru sebagai pelatih
Guru dituntut untuk bertindak sebagai pelatih karena tanpa latihan tidak akan mampu menunjukkan penguasaan kompetensi dasar
6. Guru sebagai pembaharu
Yaitu bertindak untuk menerjemahkan kebijakan dan pengalaman yang berharga akan materi bahan ajar kedalam istilah atau bahasa moderen yang akan diterima oleh peserta didik. Sebagai jembatan antara generasi tua dan genearasi muda.
7. Guru sebagai teladan
Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru : Sikap dasar, Bicara dan gaya bicara, Kebiasaan bekerja, Sikap melalui pengalaman dan kesalahan, Pakaian, Hubungan kemanusiaan, Proses berfikir, Perilaku neurotis, Selera, Keputusan, Kesehatan, Gaya hidup secara umum karena Perilaku guru sangat mempengaruhi peserta didik
8. Guru sebagai pribadi
Guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik.
9. Guru sebagai peneliti
Setiap seorang guru harus berusaha mencari apa yang belum diketahui untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas melalui suatu penelitian
10. Guru sebagai pendorong kreativitas
Guru senantiasa berusaha untuk menemukan cara yang lebih baik dalam melayani peserta didik sehingga peserta didik akan menilaianya bahwa ia memang kreatif
11. Guru sebagai pekerja rutin
Guru bekerja dengan keterampilan dan kebiasaan tertentu, serta kegiatan rutin yang diperlukan dan seringkali memberatkan.
12. Guru sebagai evaluator
Penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks, dalam penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, yang meliputi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut.
UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN
Terdapat beberapa Bab :
o BAB I → ketentuan umum dibahas tentang pengertian-pengertian yang terkait pendidikan, seperti pengertian guru, pengertian dosen, guru besar, profesional, dan sebagainya .
o BAB II → dibahas tentang kedudukan, fungsi dan tujuan guru dan dosen.
o BAB III pembahasan terkait prinsip profesionalitas bahwasanya profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme,
Memiliki komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, tanggung jawab,
Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja,
Memiliki jaminan perlindungan hukum,
Memiliki organisasi profesi yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
o BAB IV dan V → Membahas masalah guru dan dosen yang dibahas dengan cakupan hampir sama meliputi :
kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi,
hak dan kewajiban,
wajib kerja dan ikatan dinas,
pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian
pembinaan dan pengembangan
penghargaan
pelindungan
cuti
organisasi profesi dan kode etik.
Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005, Hak Guru dan Dosen antara lain:
a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundangundangan;
g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
Kewajiban Guru
Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran
Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika
Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa
Kewajiban Dosen
Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan denganperkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran
Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika
Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Setiap guru juga berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugasnya. Perlindungan untuk guru meliputi :
1) Perlindungan hukum
2) Perlindungan profesi
3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
Beberapa masalah dalam UU Guru dan Dosen
a) Masalah kewenangan
b) Masalah kesejahteraa
c) Masalah Sertifikasi
d) Masalah Gelar akademik
e) Diskriminasi guru non-PNS
o BAB I → ketentuan umum dibahas tentang pengertian-pengertian yang terkait pendidikan, seperti pengertian guru, pengertian dosen, guru besar, profesional, dan sebagainya .
o BAB II → dibahas tentang kedudukan, fungsi dan tujuan guru dan dosen.
o BAB III pembahasan terkait prinsip profesionalitas bahwasanya profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme,
Memiliki komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, tanggung jawab,
Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja,
Memiliki jaminan perlindungan hukum,
Memiliki organisasi profesi yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
o BAB IV dan V → Membahas masalah guru dan dosen yang dibahas dengan cakupan hampir sama meliputi :
kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi,
hak dan kewajiban,
wajib kerja dan ikatan dinas,
pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian
pembinaan dan pengembangan
penghargaan
pelindungan
cuti
organisasi profesi dan kode etik.
Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005, Hak Guru dan Dosen antara lain:
a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundangundangan;
g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
Kewajiban Guru
Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran
Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika
Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa
Kewajiban Dosen
Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan denganperkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran
Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika
Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Setiap guru juga berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugasnya. Perlindungan untuk guru meliputi :
1) Perlindungan hukum
2) Perlindungan profesi
3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
Beberapa masalah dalam UU Guru dan Dosen
a) Masalah kewenangan
b) Masalah kesejahteraa
c) Masalah Sertifikasi
d) Masalah Gelar akademik
e) Diskriminasi guru non-PNS
UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Pendidikan didefinisikan sebagai "Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” (Pasal 1, ayat 1).
Pendidikan nasional didefinisikan sebagai "pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman” (Pasal 1, ayat 2).
• Fungsi Pendidikan Nasional menurut Pasal 2
”Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”
• Tujuan pendidikan
"Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab"
Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan
Terdapat pada Bab III pasal 4
"Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip demokratis, berkeadilan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, prinsip satu kesatuan yang sistemik, prinsip pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik, prinsip keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik, prinsip pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung, prinsip pemberdayaan semua komponen masyarakat"
Hak dan Kewajiban
Terdapat pada Bab IV pasal 5
"Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu", dan "Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan"
Indikasi permasalahan pendidikan nasional
1) Rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan
2) Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan
3) Lemahnya manajemen pendidikan
Permasalahan mengenai UU Sistem Pendidikan Nasional
o UU Sisdiknas disusun berdasar Pancasila, memuat unsur ketuhanan, kebangsaan, manusiawi, demokratis dan adil, tetapi belum tampak pembagian dengan jelas unsur apa yang menjadi tanggung jawab dalam pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
o Masih dijumpai substansi yang kontradiksi
o Ekologi pendidikan tidak ada perhatian sehingga orientasi lingkungan kurang menjadi perhatian
o Budaya ilmu belum ditekankan sehingga pendidikan menjadi tekstual
o Budaya belajar belum terlihat di masyarakat
o Kemandirian belum disinggung
o Kreativitas kurang memperoleh perhatian
Pendidikan nasional didefinisikan sebagai "pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman” (Pasal 1, ayat 2).
• Fungsi Pendidikan Nasional menurut Pasal 2
”Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”
• Tujuan pendidikan
"Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab"
Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan
Terdapat pada Bab III pasal 4
"Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip demokratis, berkeadilan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, prinsip satu kesatuan yang sistemik, prinsip pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik, prinsip keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik, prinsip pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung, prinsip pemberdayaan semua komponen masyarakat"
Hak dan Kewajiban
Terdapat pada Bab IV pasal 5
"Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu", dan "Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan"
Indikasi permasalahan pendidikan nasional
1) Rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan
2) Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan
3) Lemahnya manajemen pendidikan
Permasalahan mengenai UU Sistem Pendidikan Nasional
o UU Sisdiknas disusun berdasar Pancasila, memuat unsur ketuhanan, kebangsaan, manusiawi, demokratis dan adil, tetapi belum tampak pembagian dengan jelas unsur apa yang menjadi tanggung jawab dalam pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
o Masih dijumpai substansi yang kontradiksi
o Ekologi pendidikan tidak ada perhatian sehingga orientasi lingkungan kurang menjadi perhatian
o Budaya ilmu belum ditekankan sehingga pendidikan menjadi tekstual
o Budaya belajar belum terlihat di masyarakat
o Kemandirian belum disinggung
o Kreativitas kurang memperoleh perhatian
Langganan:
Postingan (Atom)